MAKALAH
TERBITAN PEMERINTAH
A.
PENDAHULUAN
Perpustakaan merupakan salah satu unsur penunjang dalam
mendukung penyebaran informasi kepada seluruh pihak yang membutuhkan. Sehingga
peran dari sebuah perpustakaan adalah sangat penting sekali, karena menjadi
pusat dari penyebaran informasi itu sendiri. Salah satu sumber informasi yang
harus disediakan dan tidak bisa diabaikan adalah Terbitan Pemerintah dan Badan
Internasional.
Koleksi terbitan pemerintah mencakup publikasi pemerintah pusat dan daerah di seluruh wilayah Indonesia, baik legislatif, yudikatif/eksekutif, maupun, dari departemen atau lembaga pemerintah non departemen. Suatu terbitan pemerintah biasanya dicetak atas biaya dari pemerintah, diterbitkan oleh badan-badan pemerintah dan pada umumnya berisi hal-hal yang berkaitan dengan masalah pemerintah dan kepentingan umum.
Koleksi terbitan pemerintah mencakup publikasi pemerintah pusat dan daerah di seluruh wilayah Indonesia, baik legislatif, yudikatif/eksekutif, maupun, dari departemen atau lembaga pemerintah non departemen. Suatu terbitan pemerintah biasanya dicetak atas biaya dari pemerintah, diterbitkan oleh badan-badan pemerintah dan pada umumnya berisi hal-hal yang berkaitan dengan masalah pemerintah dan kepentingan umum.
B.
Isi
1.
Pengertian
Menurut American Library
Association Glossary of Library and Information Science Terbitan Pemerintah
dan Badan Internasional didefinisikan sebagai tiap terbitan yang berasal dari,
diterbitkan oleh atau dengan biaya dan wewenang tiap kantor resmi pemerintah
atau lembaga internasional.
2. Ciri-ciri terbitan pemerintah
Suatu
terbitan pemerintah dan badan internasional biasanya mempunyai ciri-ciri umum
sebagai berikut:
a. Diterbitkan dalam jumlah yang banyak
dengan menggunakan biaya dari pemerintah.
b. Diterbitkan oleh Badan
Pemerintah/Kantor Pusat, Pemerintah Daerah atau Kantor Cabang.
c. Kebanyakan terbitan jenis ini tidak
dikenal secara umum dan berisikan masalah kepemerintahan dan masalah
umum.
d. Jenis terbitan ini sukar ditemukan
di toko-toko buku pada umumnya.
3.
Macam-macam
Terbitan Pemerintah
a. Undang-undang
Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPR dengan persetujuan bersama
Presiden. Undang-undang memiliki kedudukan sebagai aturan main bagi rakyat
untuk konsolidasi posisi politik danhukum, untuk mengatur kehidupan bersama
dalam rangka mewujudkan tujuan dalam bentuk Negara. Undang-undang dapat pula
dikatakan sebagai kumpulan-kumpulan prinsip yang mengatur kekuasaan pemerintah,
hak rakyat, dan hubungan di antara keduanya.
b. Peraturan pemerintah
Peraturan Pemerintah adalah peraturan perundang-undangan di Indonesia yang
ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.
c. Peraturan Presiden
Peraturan Presiden adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh
Presiden. Materi muatan Peraturan Presiden adalah materi yang diperintahkan
oleh Undang-Undang atau materi untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah.
d. Iklan layanan masyarakat
Iklan layanan masyarakat adalah iklan yang menyajikan pesan-pesan sosial yang bertujuan untuk membangkitkan kepedulian masyarakat terhadap sejumlah masalah yang harus mereka hadapi, yakni kondisi yang bisa mengancam keselarasan dan kehidupan umum. Iklan layanan masyarakat (ILM) dapat dikampanyekan oleh organisasi profit atau non profit dengan tujuan sosial ekonomis yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Iklan layanan masyarakat adalah iklan yang menyajikan pesan-pesan sosial yang bertujuan untuk membangkitkan kepedulian masyarakat terhadap sejumlah masalah yang harus mereka hadapi, yakni kondisi yang bisa mengancam keselarasan dan kehidupan umum. Iklan layanan masyarakat (ILM) dapat dikampanyekan oleh organisasi profit atau non profit dengan tujuan sosial ekonomis yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
4.
Contoh
Terbitan Pemerintah
a. Izin Perkawinan dan Perceraian bagi
Pegawai Negeri Sipil.
Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 08/SE/1983. Tgl
26 April 1983. Departemen Penerangan 1983.
b. Undang-Undang Perpajakan Beserta Pajak Bumi dan Bangunan. Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1986.
Berisi Undang-undang No. 6, 7, 8 tahun 1983 serta Peraturan Pemerintah nomor 35 tahun 1983. Pidato Presiden
Pengantar Nota Keuangan APBN tahun 1993.
C.
Penutup
Daftar Isi
Mustafa,
Badollahi. 2001. Bahan Rujukan Umum. Jakarta: Universitas Terbuka.
0 komentar:
Post a Comment